PPP Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama

JAKARTA–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. PPP menilai uji materi seperti yang diajukan tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada Mahkamah Konstitusi (MK), berpotensi menghapus UU tersebut. Jika sudah begitu, berpotensi pula terjadi kekacauan dalam kehidupan beragama di negeri ini. Sebab, siapa pun bisa menyalahgunakan atau menodai agama tertentu dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat PPP, KH Nur Muhammad Iskandar, dalam pidatonya pada Halaqah Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan di kantor Partai, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Kiai Nur —panggilan akrab KH Nur Muhammad Iskandar— pihaknya akan mengajukan permohonan serupa untuk meminta agar MK membatalkan uji materi UU tersebut. ”Kita akan menyuarakan ketidaksetujuan kita, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berpikir bahwa ada di antara umat atau warga negara Indonesia yang tidak setuju (atas penghapusan UU tersebut). Jangan hanya mereka (tujuh LSM) yang menuntut,” terang Kiai Nur.

Berdosakah Tidak Berpolitik

Assalamu’alaikum Wr Wb

Ustadz Yang Terhormat,

Seorang figur dan imam besar sebuah jamaah menyatakan bahwa apabila tidak melakukan politik maka berdosa. Bagaimana penjelasan dari hal tersebut?

Jazakalloh atas jwaban Ustadz

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Sunari

Partai Islam Harus Membenahi Diri

Apabila partai Islam dimaknai sebagian orang adalah harga mati. Pertanyaannya mengapa capres yang diusung oleh partai Islam bukanlah harga mati? Karena partai Islam sama sekali tidak ada yang menghadirkan mengusung capres sendiri. Masih perlukah partai Islam? Mengapa mereka tidak melakukan komunikasi politik dengan partai islam yang lain? Berikut petikan wawancara Sabili dengan Sekjen Partai Bulan Bintang, Sahar L Hasan ketika ditemui disela-sela rapat internal PBB.Inilah petikannya:

Kenapa tidak mengusung capres dari partai Islam?

PBB tidak mengusung capres karena suara kita belum signifikan, sehingga tetap mengajukan ke Demokrat. Karena PPP, PKS tidak mengusung capres sebagai presiden. Seperti PKS sendiri akan mengusung presiden apabila mencapai 20%, sedangkan PPP hanya 5 %. Sehingga terpatahkan oleh idealisme.

Masih perlukah partai Islam?

Partai Islam, Partai Sadar Diri

Berbagai cara dilakukan oleh koalisi baik partai nasionalis ataupun partai Islam. Namun sepertinya koalisi tersebut merupakan trik para elit untuk mencapai kekuasaan. Trik dan intrik itu dibutuhkan untuk melanggengkan menuju capres mendatang. Namun apa yang terjadi, tidak ada partai Islam yang berani untuk mencalonkan sebagai capres. Mengapa demikian? Berikut wawancara Abidah Wafaa dari Sabili dengan DR Zulkieflimansyah, Ph.D Wakil Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI.

Tidak adakah keinginan PKS bergabung dengan partai islam atau partai berbasis masa Islam yang lain?

Hal tersebut harus sesuai dengan majelis syuro. Tentu ada keinginan berkoalisi partai Islam yang lain. PPP, PAN dan PKB. Kecuali majelis syuro lain yang membatalkan majelis syuro yang lain.

PKS tentu ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan masih menempatkan Demokrat sebagai mungkin bisa mendistribusikan pada masyarakat.

Partai Islam perlu ada dalam kekuasaan. Karena kita gampang mengkritik, terbiasa diluar sistem. Oleh karena itu kita mulai belajar diamanahi kekuasaan, agar realistis dan punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah mendasar pembangunan kita.

Mudah-mudahan dengan akumulasi pengalaman ini teman-teman menjadi lebih moderat lebih sadar kerjasama adalah sebuah keniscayaan.

Mengapa PKS tidak percaya diri mengusung capres sendiri?