Kerusuhan: Yuk Evakuasi Al-Azhar ke Indonesia

Oleh: Ahmad Sarwat, Lc.

Kalau tidak ada kepastian kapan situasi akan membaik dan kapan perkuliahan bisa dimulai lagi, lantas bagaimana dengan nasib 5000-an mahasiswa kita di Al-Azhar Mesir? Apakah mereka harus DO begitu saja dan putus kuliah?

Memang SBY menjanjikan bahwa bila nanti situasi sudah aman, para mahasiswa kita akan difasilitasi negara untuk bisa meneruskan kuliah kembali. Tetapi siapakah yang bisa memegang janji seorang SBY?

Maka tidak salah kalau saat ini kita sudah harus berpikir lebih jauh, yaitu mengapa kita tidak mendirikan saja Al-Azhar di Indonesia, sebagaimana Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suus Al-Islamiyah yang buka cabang di Jakarta, menjadi LIPIA.

Sehingga akan memudahkan proses belajar mengajar. Para mahasiswa kita tidak perlu terbang jauh-jauh sampai ke Mesir, cukup para dosen dari Al-Azhar saja yang kita `transfer` ke negeri kita.

Kalau pelatih dan pemain bola saja bisa kita beli dari luar negeri, masak sih kita tidak bisa membiayai para ulama, profesor atau doktor dalam ilmu-ilmu keislaman?

Baca lebih lanjut

Menag: Gagalkan Gugatan Kebebasan Beragama di MK


printSend to friend

MEDAN–Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh ormas Islam dan komponen Islam serta seluruh umat beragama untuk bersama-sama menjadi satu kekuatan menggagalkan gugatan sekelompok massa terhadap kebebasan beragama. ”Dengan dukungan dari semua pihak, saya merasa makin kuat dan makin tegar untuk menggagalkan sekelompok orang atau LSM yang menggugat kebebasan beragama ke MK,” tegas Menag dalam pengarahan dan pembekalan terhadap jajaran kementerian agama di wilayah Kanwil Sumatera Utara dan sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi serta Ormas Islam di Medan, Jumat (29/1).

Dijelaskan Menag bahwa agama yang diakui di Indonesia ini ada enam. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. ”Pengakuan terhadap enam agama ini dianggap diskriminatif, kemudian UU no 1 PNPS tahun 1965 dihadap-hadapkan dengan UUD pasal 28 E soal kebebasan oleh sekelompok orang ini,” tegas Menag. ”Ini sangat berbahaya,” tambahnya.

Diakui Menag bahwa saat ini pihaknya bersama Menkum HAM tengah menyiapkan argumen-argumen hukum yang tepat untuk menggugurkan dalil-dalil yang digunakan sekelompok orang dalam menggugat kebebasan beragama.

”Menteri agama dan Menkum HAM menjadi kuasa pemerintah terhadap gugatan sekelompok orang ke MK soal kebebasan beragama. Saya minta bantuan pada PBNU dan seluruh ormas lainnya dan komponen Islam untuk menghadapi gugatan ini bersama-sama,” tegas Menag.

Baca lebih lanjut

Pembinaan Mualaf Belum Terstruktur

Jumlah Mualaf Indonesia Tumbuh 10-15 Persen per tahun

WORDPRESS

Muhammad Syafii Antonio, Penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)

JAKARTA– Pembinaan mualaf di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan keimanan mereka. Sayangnya, pembinaan bagi para mualaf masih belum terstruktur. ”Seharusnya, pembinaan terhadap mualaf dilakukan lebih terstruktur,” kata Penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Muhammad Syafii Antonio, di Jakarta, Rabu.

Syafii yang berbicara saat Workshop Pembinaan Mualaf, mengatakan, saat ini pendekatan pembinaan mualaf juga belum menggunakan pendekatan spiritual ataupun intelektual. Mestinya, kata dia, kedua hal itu digunakan dalam pembinaan terhadap mualaf. Bahkan, bisa dilakukan melalui pendekatan yang lebih lengkap.

Menurut Syafii, yang juga dikenal sebagai pakar ekonomi syariah itu, pendekatan finansial juga bisa digunakan dalam melakukan pembinaan terhadap mualaf, selain pendekatan sisi spiritual dan intelektual. Ia mengungkapkan, saat ini pola pembinaan terhadap mualaf sama seperti pergi ke majelis taklim biasa.

Padahal, ungkap Syafii, mualaf datang dari latar belakang intelektual yang berbeda. ”Jika seorang mualaf memiliki latar belakang atau memiliki keahlian di bidang pertanian, misalnya, pembinaan iman terhadapnya bisa dengan pendekatan melalui ayat-ayat yang membahas tentang pertanian,” katanya.

Baca lebih lanjut