Berbaik Sangka pada Ulama

Ulama itu pewaris Nabi. Jadi setiap fatwa yang diberikan pasti untuk maslahat. Bukan mengada-ada, sebagaimana tuduhan orang yang tak paham agama

Hidayatullah.com—Persoalan hukum agama dan masalah fatwa ulama, sering disalah mengerti masyarakat, khususnya masyarakat awam yang tak paham agama. Sekalipun umat Islam di Indonesia mayoritas, namun kadangkala menanggapi fatwa agama yang dikeluarkan ulama ditanggapi pro dan kontra. Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memaklumi masalah seperti ini.

Hanya saja, sebagai lembaga moral, MUI dan para ulama tetap harus mengeluarkan fatwa jika itu menyangkut masalah keumatan (umat Islam). Diterima atau tidak, itu soal lain, sebab tugas ulama menyampaikan kebenaran.

Pernyataan ini disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Dr. Mustafa Ya’kub, MA, Selasa (19/1) ketika diminta pandangannya atas pernyataan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutya Hatta yang menganggap fatwa rebonding pada wanita sebagai perilaku kurang pekerjaan pihak ulama.

Sebelumnya, hari Senin (18/1) dikutip media, anak Proklamator RI menyatakan, langkah MUI yang akan mengeluarkan fatwa rebonding sebagai langkah kurang kerjaan. Ia menilai, banyak hal lain yang perlu dipikirkan bersama, bukan dengan mengharamkan hal-hal yang ada di tengah masyarakat.

Baca lebih lanjut

PPP Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama

JAKARTA–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. PPP menilai uji materi seperti yang diajukan tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada Mahkamah Konstitusi (MK), berpotensi menghapus UU tersebut. Jika sudah begitu, berpotensi pula terjadi kekacauan dalam kehidupan beragama di negeri ini. Sebab, siapa pun bisa menyalahgunakan atau menodai agama tertentu dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat PPP, KH Nur Muhammad Iskandar, dalam pidatonya pada Halaqah Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan di kantor Partai, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Kiai Nur —panggilan akrab KH Nur Muhammad Iskandar— pihaknya akan mengajukan permohonan serupa untuk meminta agar MK membatalkan uji materi UU tersebut. ”Kita akan menyuarakan ketidaksetujuan kita, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berpikir bahwa ada di antara umat atau warga negara Indonesia yang tidak setuju (atas penghapusan UU tersebut). Jangan hanya mereka (tujuh LSM) yang menuntut,” terang Kiai Nur.

Baca lebih lanjut

Menag: Pesantren adalah Benteng Umat Islam

Menteri Agama Suryadharma Ali

SERANG–Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan bahwa sistem pendidikan di pondok pesantren adalah sistem pendidikan yang sangat bagus. ”Ponpes adalah bentengnya umat Islam. Pondok pesantren adalah bentengnya ajaran Islam,” tegas Menag dalam sambutannya pada Milad ke-42 Pondok Pesantren Daar El Qolam, Serang, Rabu (20/1).

Menag berharap bahwa alumni-alumni pesantren yang nantinya bisa menjadi pemimpin. ”Tampil sebagai pemimpin untuk membina ahlak dan ketaqwaan umat serta mencegah segala bentuk kemungkaran,” papar Menag.

Dikatakan Menag bahwa tantangan umat Islam ke depan semakin berat. ”Karena sekarang muncul idealisme kebebasan, idealisme berdasarkan hak-hak asasi. Namun berupa demokrasi yang kelewat batas,” kata Menag. Ia mencontohkan adanya sekelompok orang, LSM dan pribadi yang menggugat ke MA untuk kebebasan beragama dan mengamalkan agamanya yang berupa agama baru,” tutur Menag.

Ditegaskan Menag, mengantisipasi hal-hal semacam itu merupakan salah satu tugas para santri dan alumni pesantren.

Sumber: Republika Online

Fatwa Al-Azhar Tentang Hukum Memelihara Jenggot dan Meninggikan Ujung Celana

Pertanyaan

Akhir-akhir ini banyak bermunculan kelompok yang mewajibkan orang-orang atau pengikutnya untuk memelihara jenggot dan mengharamkan untuk mencukurnya. Mereka juga mengharuskan pengikutnya untuk meninggikan ujung celana dari mata kaki. Apa pendapat Yang Mulia Mufti mengenai hukum memelihara jenggot dan meninggikan ujung celana ini?

Jawaban Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad

Baca lebih lanjut