Modus Fulus Menaklukkan Pesantren

Dengan fulus, Barat terus melancarkan modusnya untuk menjinakkan pesantren di Indonesia. Melalui lembaga donor asing, kucuran dana terus digelontorkan. Depag pun menjadi makelarnya. Targetnya, mengubah kurikulum pendidikan Islam seluruh pesantren.

Dana asing terus digelontorkan ke 500 pesantren dan madrasah. Satu-satunya pondok pesantren di Jawa Timur yang menolak bantuan asing (Australia) itu adalah Pondok Pesantren (PP) Nurus Sholihah, Desa Sroyo Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur,  pimpinan Siti Kholishoh binti KH Rifa’i.

Saat dikonfirmasi Sabili via telepon, Imron, salah seorang pengasuh PP mengatakan, awalnya ada pihak yang menawari PP untuk ikut program Madrasah Tsanawiyah Pesantren Satu Atap (MTs PSA) yang didanai Australia. ”Pihak PP menolak, karena hati-hati. Tapi, pihak yang menawari itu tetap memakai PP kami untuk mencairkan dananya,” ujar Imron.

Bantuan asing, kata Imron, diragukan kepentingan, misi dan visinya. Dengan dasar itulah PP menolak tanpa syarat. Tetapi tanpa persetujuan PP, yayasan mengajukan dana bantuan, kemudian minta segera dicairkan. Seperti diketahui, dana yang diperuntukkan bagi seluruh pesantren mencapai Rp 1,149 miliar. ”Bantuan itu, jangan membutakan mereka yang berkepentingan tanpa melihat dampak agama dan akidah, apalagi tergadaikan oleh oknum-oknum Depag dan kroninya. Yang jelas, sudah dua kali, pihak yayasan didatangi utusan Depag dari Jakarta,” tuturnya.

Seperti diketahui, selain Australia, sejumlah negara seperti AS dan Inggris kini tengah mengucurkan ratusan juta dolar ke beberapa lembaga pesantren guna mengekang pengaruh apa yang sebut AS sebagai ‘muslim garis keras’ dalam sistem pendidikan di Indonesia. Saat ini lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah di Indonesia ada sekitar 76 ribu, 13 ribu diantaranya pondok pesantren.

Program Australia

Melalui sebuah lembaga koordinasi bernama AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program), bantuan Australia itu dirancang dan disiapkan oleh AusAID (lembaga donor Australia) melalui proses konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Agama (Depag) dan Bappenas. Program akan dilaksanakan melalui pendekatan program bergulir. Kerja sama kemitraan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2006, dan dijadwalkan selesai tahun 2009.
AIBEP sendiri merupakan sebuah program yang dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pendidikan nasional dengan meningkatkan akses, kualitas serta tata kelola pendidikan dasar di Indonesia. Lokasi utama yang dibantu, meliputi Kalimantan Selatan & Tengah, Sulawesi (Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, Utara & Gorontalo), NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa (Barat, Tengah & Timur).

Beberapa program yang dirancang, bertujuan untuk menuntaskan Program Nasional Wajib Belajar sembilan tahun. Dalam rangka itulah, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menjalin kerja sama pembangunan 500 madrasah tsanawiyah (MTs) yang tersebar di berbagai lokasi di tanah air. Untuk mendukung program ini, Pemerintah Australia menyediakan Estimasi Dana (AUD) A$ 355 juta (A$ 200 juta pinjaman & A$ 155 juta hibah) bagi Program Pendidikan Dasar atau Basic Education Program (BEP).

Sejak awal, pemerintah Australia berdalih ingin membantu Departemen Agama untuk membangun MTs Terpadu dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah dan Madrasah Salafiyah pada sejumlah pondok pesantren dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah Pesantren Satu Atap (MTs-PSA).

Untuk program 2006 AIBEP telah membangun 334 sekolah dan 46 madrasah di 18 Provinsi di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini telah beroperasi secara penuh, dan AIBEP juga menyediakan bantuan dalam pengembangan kapasitas untuk peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan, seperti Perencanaan Kabupaten Terpadu (Whole District Development-WDD), dan Perencanaan Sekolah Terpadu (Whole School Development – WSD) serta pengembangan kurikulum madrasah.

Tahun 2007 terjadi perubahan kriteria dimana pemilihan lokasi hanya diperuntukkan bagi pondok pesantren yang memiliki MI atau sederajat sehingga terjadi perubahan nama yaitu Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs SA). Pada tahun itu, AIBEP membangun sebanyak 542 sekolah di 14 Provinsi. Hingga bulan Oktober 2008, kemajuan konstruksi sekolah telah mencapai 80%, beberapa sekolah telah mencapai 100% selesai dibangun.

Duta Besar Australia Bill Palmer di depan para pimpinan pondok pesantren yang menerima bantuan pembangunan madrasah pernah mengatakan, pemerintah Australia merasa antusias bekerjasama membangun sarana pendidikan khususnya sarana pendidikan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Usut punya usut, penyaluran dana bantuan program Pesantren Satu Atap (PSA) yang berasal dari hibah pemerintah Australia Rp 15,6 miliar tahun 2007-2009 diduga tidak transparan dan berbau nepotisme. Pasalnya, pesantren penerima dana bantuan diduga banyak dari pesantren yang dikelola petugas internal di lingkungan Departemen Agama (Depag). Sebut saja Depag Kabupaten Garut.

Menurut seorang sumber, dana PSA telah disalurkan pada 13 pesantren yang memenuhi persyaratan dengan nilai bantuan tiap-tiap pesantren mencapai rata-rata Rp 1,2 miliar. “Kami telusuri, ternyata bantuan tersebut lebih banyak disalurkan pada pesantren yang dikelola oleh orang Depag sendiri,” katanya.

Menanggapi perihal sejumlah bantuan asing dalam bentuk dana, kerjasama, maupun pembangunan fisik pesantren, Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPI) CH Kholil Ridwan menegaskan, kalau bisa ditolak saja bantuan asing (Australia) itu, karena jelas tendensius, punya maksud-maksud tertentu. Bukan hanya Australia, tapi juga AS, Inggris, dan negara Barat lainnya.

Belakangan diketahui, untuk mengelabui pesantren yang anti bantuan asing, dijadikanlah Jepang sebagai pihak ketiga yang dianggap netral. Dengan kata lain, dananya tetap dari Barat, namun menggunakan Jepang sebagai kaki tangannya. Lembaga Non-Government Organization (NGO) asal Jepang yang selama ini memberi bantuan kepada lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk pesantren adalah JICA (Japanese Cooperation Asosiation).

Beberapa kali, JICA menawarkan program kerjasama di bidang sains kepada sejumlah pesantren dengan syarat kurikulum keagamaan dikurangi, dan digantikan dengan kurikulum sains.

Salah satu koran Australia, Weekend Australian mengatakan, Washington berencana mengeluarkan sebanyak 250 juta dolar Australia (170 juta dolar AS). Sedang Australia sedang menyiapkan 12 juta dolar per tahun yang disumbangkannya kepada sekolah Indonesia.

Mengubah Kurikulum

Sebetulnya Depag punya anggaran tersendiri untuk membantu sejumlah pondok pesantren di Tanah Air. Anggaran senilai Rp 700 miliar dialokasikan untuk itu. Namun, seperti diakui Menteri Agama Maftuh Basyuni, jumlah itu belum memadai, karena masih cukup banyak pesantren yang belum mendapat bantuan. Karena itu, anggaran untuk pesantren masih harus ditingkatkan, mengingat jumlahnya mencapai ribuan pondok dan memiliki jutaan santri. ”Andai satu pesantren dapat Rp 500 juta, mungkin 1.400 yang berdiri,” kata Menag di Jakarta.

Terkait dengan kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN, Menag mengatakan, Depag yang juga mengelola pendidikan telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 10,7 triliun. Meski, hasilnya belum terealisasi.

Sejumlah tokoh Islam meminta masyakarat mewaspadai bantuan dari sejumlah negara asing ke beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia dengan alasan untuk meredam radikalisme. Ketua BKSPI KH. Kholil Ridwan menengarai, bantuan asing kepada dunia pesantren tidak boleh mengikat, apalagi merubah kurikulum. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan independen yang punya kewenangan dan kemandirian sendiri dalam pengelolaannya.

”Paket bantuan dan kerjasama itu menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk mengawasi pesantren. Untuk meningkatkan lembaga pendidikan ini jangan sampai digunakan untuk mencurigai pesantren. Karena pesantren itu lembaga yang mengajarkan moralitas, bukan kekerasan atau terorisme seperti yang selama ini dituduhkan mereka,” tegasnya.

Tentu semua pihak sepakat, upaya untuk memajukan dunia pesantren adalah hal yang positif dan perlu didukung, apakah itu dalam bentuk dana, sarana fisik atau kerjasama. Tapi, pesantren itu punya otoritas dan kewenangan sendiri. Kita ingin kerjasama itu tanpa syarat. Jika ada penekanan kepada pesantren, maka harus di tolak. Tegasnya, pola kerjasama tersebut tidak boleh ada barter kurikulum.

Seyogianya, dunia pesantren hidup dan menjalankan aktivitas secara mandiri tanpa bantuan dari pihak luar. Karena target terakhir di balik bantuan itu semua adalah meliberalisasi pendidikan Islam. Dikira madu, tak tahunya racun. (Adhes Satria)

Sumber: Cyber Sabili

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s