‘Bukan Asal Rajam dan Potong Tangan’

LAPORAN UTAMA

Di Arab Saudi, tidak ada satu orang pun yang dihukum rajam sampai mati dalam 10 tahun terakhir ini.

Tak sedikit kalangan yang alergi dengan hukum Islam. Sebagian kalangan menuduh hukum Islam  yang memberlakukan rajam (melempar orang yang berzina hingga wafat) serta potong tangan bagi pencuri dan koruptor sangat kejam dan melanggar hak azasi manusia (HAM).

Pandangan seperti itu, sesungguhnya tak berdasar. Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Aly, mengungkapkan, pemerintah berkewajiban untuk menegakkan syariat Islam guna mencegah masyarakatnya untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, misalnya terkait dengan perzinaan, pencurian, korupsi, perjudian dan pembunuhan.

“Hukum Jinayat yang mengatur tentang masalah rajam bagi pezina yang telah menikah itu sebagai bentuk pencegahan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan zina,”  tutur Tgk Faisal.  Pimpinan pondok pesantren di Sibreh Aceh itu, mengungkapkan, hukuman rajam kepada pezina tak dijatuhkan begitu saja, namun  diatur dalam Hukum Acara Jinayat.

“Artinya, dalam Hukum Acara Jinayat itu ada aturan jika seseorang bisa dituduh telah berzina, misalnya harus ada empat saksi yakni orang yang adil,” katanya menambahkan. Karena itu , Tgk Faisal  minta pihak-pihak yang menolak terbitnya Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat agar mempolemikkan masalah tersebut, termasuk upaya menakut-nakuti masyarakat.

Menurut dia, di Arab Saudi saja, tidak ada satu orang yang dihukum rajam sampai mati dalam 10 tahun terakhir ini. Hal itu, papar Tgk Faisal,  disebabkan  penerapan hukum rajam tidak mudah.  Pihaknya mengajak umat untuk tak memahami hukum  secara sepotong-potong.

KH Anwar Hidayat, hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Jakarta, menegaskan,  hukum Islam sangat elastis dan tidak kaku. Justru dijatuhkannya sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan memberi efek pencegahan, sehingga orang akan takut untuk mencuri.

”Penegasan Alquran yang mengatakan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, itu menunjukkan untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat. Itu pun tentu tidak asal menjatuhkan sanksi, tapi harus melalui proses yang diajukan ke pengadilan  dengan  berbagai bukti serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki,”  paparnya Kiai Anwar.

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,  KH Ahmad Mukri Ajie, menuturkan,  hukum potong tangan tidak begitu saja bisa  dijatuhkan kepada seorang pencuri laki-laki atau pun pencuri perempuan. Menurutnya, memang ada ayat Alquran yang berbunyi as-saariqu was-saariqotu faq-tho’uu aidiyahuma (Pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka potonglah kedua tangannya).

Namun demikian, papar Kai Mukri, hendaknya hati-hati dalam membaca dan memahami ayat tersebut. ”Hati-hati membaca teks ayat itu. Eksekusi memotong tangan itu tergantung apakah telah terbukti dia menyandang label sebagai pencuri. Ketika belum terbukti dengan alat bukti dengan data-data dan fakta dalam bentuk saksi, dalam bentuk benda yang dicurinya atau ada indikator lain yang menguatkan dia telah melakukan delik pidana pencurian, seseorang masih terbebaskan dari ancaman hukuman apapun.”

Rasulullah SAW, tutur dia, dalam proses peradilan pidana sangat sedikit sekali mengeksekusi hukum potong tangan. Termasuk hukum rajam bagi pezina. Menurut Kiai Mukri, ketika datang seseorang mengaku berbuat zina, Rasulullah tak serta merta langsung merajam orang tersebut,  tapi terlebih dulu diadili dan diproses cukup lama.

Suatu saat Maiz bin Malik menemui Rasulullah SAW seraya mengaku kalau dirinya telah berbuat zina. ”Saya mengaku berzina ya Rasulullah. Ini pasangan saya.” Dan pasangannya mengaku telah berzina dengan Maiz. Kata Rasul, ”Apakah engkau gila? Jangan-jangan kamu memorinya sudah putus. Sudah pulanglah ke rumah kamu berdua.”

Mereka berdua kurang puas, kemudian keduanya mendatangi Nabi seraya minta dirajam. Kata Rasulullah apa alat buktinya?, perempuan yang dizina Maiz dengan tegas mengatakan, ”Saya hamil.” Rasulullah masih menyuruh pulang karena belum kuat alat buktinya. Sidang yang ketiga menunggu sampai anaknya lahir.

Tapi belum juga cukup bukti, jangan sampai menzalimi anaknya akhirnya ddiberi waktu sampai selesai menyusui. Setelah selesai menyusui, datang lagi untuk minta dieksekusi. Akhirnya, dipanggil semua tokoh masyarakat di lingkungannya. Mereka harus benar-benar jadi saksi untuk melaksanakan eksekusi.

Apa maknanya? Kasus zina yang kelihatan menyeramkan ternyata dalam dataran eksekusi di lapangan tidaklah mudah. ”Begitu sangat hati-hatinya, sehingga nanti ada pihak penuduh di sana, orang yang menyatakan si A berzina tapi dia tidak bisa menghadirkan empat saksi mata bukan lewat video, bukan lewat foto, nggak bisa itu,” papar Kiai Mukri.  Keempat saksi mata itu disumpah.

Ketika saksi terbukti berbohong,  maka hukumannya berbalik kepada yang menuduh. sanksinya 80 kali jilid.  Menurut Kiai Mukri, begitu sangat berhati-hatinya penerapan hukum Islam. Demikian juga  terhadap kasus perampokan, perjudian dan minuman keras. damanhuri zuhri

Sumber: Republika Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s