(Atasi Penyebaran Aliran Sesat) JAKARTA–Puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) meminta agar pemerintah dan aparat keamanan untuk melarang keberadaan LSM-LSM liberal dan penyebar aliran sesat. ”Kepada pemerintah dan aparat keamanan kami harap untuk menggunakan kewenangannya guna melarang keberadaan LSM-LSM liberal dan penyebar aliran sesat kaki tangan kaum imprialis barat,” tegas Muhammad [...]
Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘Mahkamah Konstitusi’
FUI Meminta Pemerintah Larang Keberdaan LSM Liberal
Diposkan dalam Indonesia Kita, Label Al-Quran, Aliran sesat, As-Sunnah, Forum Umat Islam, FUI, Imperialisme, Liberalisme, LSM, Mahkamah Konstitusi, Muhammad Al Khaththath pada 24/02/2010 | 1 Komentar »
Persis: Mazhab harus Dibedakan dengan Aliran Sesat
Diposkan dalam Indonesia Kita, Label Aliran sesat, Hak Asasi Manusia, HAM, Madzhab, Mahendradatta, Mahkamah Konstitusi, Persatuan Islam, Persis, Sempalan, Tim Pengacara Muslim pada 24/02/2010 | Tinggalkan sebuah Komentar »
(Judicial Review Terhadap UU Penistaan Agama) JAKARTA–Kuasa Hukum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Mahendradatta, menegaskan bahwa harus dibedakan antara mazhab dengan aliran sesat. Pernyataan Mahendradatta disampaikan pada Republika sesaat sebelum membacakan Pendapat Persis sebagai pihak terkait dalam sidang MK di Gedung MK Jakarta, Rabu (24/2). ”Pengusungan HAM hanya sekedar untuk membela orang yang justru merusak [...]
Pernyataan Luthfi Assyaukanie Lukai Hati Umat
Diposkan dalam Indonesia Kita, Label Arswendo Atmowiloto, DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, JIL, KH. Cholil Ridwan, Lia Eden, Liberalisme, Luthfi Assyaukanie, Mahkamah Konstitusi, MUI, Nabi Muhammad SAW, Pluralisme Agama, Rasulullah SAW, Susilo Bambang Yudhoyono pada 20/02/2010 | Tinggalkan sebuah Komentar »
Meski tidak bermaksud menghina Nabi, pernyataan Luthfi yang menyamakan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dengan Lia Eden dinilai telah melukai perasaan Hidayatullah.com–Pernyataan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), Luthfie Assyaukanie, yang menyamakan dakwah Nabi Muhammad Rasulullah dengan geliat aksi aliran sesat Lia Eden, kembali menuai kecaman. Ketua MUI Pusat KH. Cholil Ridwan menilai, pernyataan Luthfie pada [...]
PP Muhammadiyah: UU Penodaan Agama Untuk Hindari Tindakan Anarkis
Diposkan dalam Indonesia Kita, Pemikiran, Label Abdul Fattah Wibisono, Ahmadiyah, AKKBB, Anarkisme, Din Syamsuddin, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah, Pluralisme Agama, UU Penodaan Agama pada 03/02/2010 | Tinggalkan sebuah Komentar »
Abdul Fattah Wibisono, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah JAKARTA–PP Muhammadiyah menganggap UU penodaan agama masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Fattah Wibisono, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan, UU penodaan agama perlu untuk mencegah tindakan anarkisme masyarakat. Fatah mengatakan, dengan adanya UU Penodaan Agama, pemerintah telah menjalankan apa yang disebut [...]
Menag: Gagalkan Gugatan Kebebasan Beragama di MK
Diposkan dalam Indonesia Kita, Label Abdullah Syah, Ahmadiyah, BKMT, BKPRMI, DMI, Ittihadiyah, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, LSM, Mahkamah Konstitusi, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Muhammadiyah, MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Pluralisme Agama, Surga Eden, Suryadharma Ali, UUD 1945 pada 29/01/2010 | 4 Komentar »
MEDAN–Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh ormas Islam dan komponen Islam serta seluruh umat beragama untuk bersama-sama menjadi satu kekuatan menggagalkan gugatan sekelompok massa terhadap kebebasan beragama. ”Dengan dukungan dari semua pihak, saya merasa makin kuat dan makin tegar untuk menggagalkan sekelompok orang atau LSM yang menggugat kebebasan beragama ke MK,” tegas Menag dalam pengarahan [...]
PPP Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama
Diposkan dalam Indonesia Kita, Pemikiran, Label Abdurrahman Wahid, Ahmadiyah, Dawam Raharjo, Demos, Desantara Foundation, Elsam, Imparsial, KH Maman Imanul Haq, KH Nur Muhammad Iskandar, Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahkamah Konstitusi, Partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan, PBHI, Pluralisme Agama, Setara, Siti Musdah Mulia, YLBHI pada 20/01/2010 | 1 Komentar »
JAKARTA–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. PPP menilai uji materi seperti yang diajukan tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada Mahkamah Konstitusi (MK), berpotensi menghapus UU tersebut. Jika sudah begitu, berpotensi pula terjadi kekacauan dalam kehidupan beragama di negeri ini. Sebab, [...]
